3 Syarat Sah Perjanjian Kerja Di Indonesia
INIRUMAHPINTAR - Apa yang dimaksud dengan perjanjian kerja? dan Apa saja yang termasuk syaat sah perjanjian kerja di Indonesia? Perjanjian kerja ialah kesepakatan formal yang memilih kondisi korelasi antara karyawan dan pengusaha mencakup kompensasi dan harapan. Juga disebut sebagai kontrak kerja, perjanjian kerja sering dibentuk untuk jangka waktu tertentu, contohnya 6 bulan atau satu tahun.
Perjanjian kerja juga sanggup diartikan sebagai perjanjian antara pengusaha atau pemdiberi kerja dan pekerja yang memuat syarat-syarat kerja, hak, dan kewajiban para pihak. Perjanjian kerja membuat korelasi kerja. Hubungan kerja ialah korelasi antara pengusaha dan pekerja berdasarkan perjanjian kerja, yang mempunyai unsur pekerjaan, upah, dan perintah. Hal ini berarti bahwa dalam suatu korelasi kerja terdapat beberapa hal, yaitu hak pengusaha (pengusaha mempunyai posisi lebih tinggi dan pekerja), kewajiban pengusaha (membayar upah), dan objek perjanjian (pekerjaan).
Syarat Sah Perjanjian Kerja di Indonesia
Ada beberapa syarat sah perjanjian kerja, yaitu syarat subjektif, adil, dan teknis.
1. Syarat subjektif
Syarat subjektif menpakan syarat terkena subjek pejanjian. Syarat subjektif ini ada dua, yaitu adanya kesepakatan antara kedua belah pihak dan cakap melaksanakan perbuatan hukum.
#Kesepakatan antara kedua belah pihak
Para pihak yang melaksanakan perjanjian menyetujui dan menyepakati hak dan kewajiban masing-masing. Dalam hal ini para pihak berdiri saling berhadapan, sehingga biasanya, hak pihak yang satu menjadi kewajiban pihak yang lain. Sepakat artinya terjadi konsensus murni. Jika tidak terjadi konsensus murni, terjadi cacat kehendak. Pengaturan cacat kehendak terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) Pasal 1321-1328.
#Cakap melaksanakan perbuatan hukum
Cakap berarti bisa untuk secara berdikari melaksanakan perbuatan aturan dengan akhir aturan yang lengkap. Menggunakan metode budi sehat argumentum a contrarium (mencari pengertian ihwal suatu hal, tetapi yang diatur ialah hal yang sebaliknya), berdasarkan Pasal 1330 KUH Perdata, yang dimaksud tidak cakap sebagai diberikut.
- Orang yang belum dewasa
Anak ialah setiap orang yang berumur di bawah 18 tahun (berarti orang terpelajar balig cukup akal ialah orang yang
berumur minimum 18 tahun).
- Orang yang ditaruh di bawah pengampuan/wali
Orang ini dianggap tidak sanggup menginsafi akhir dan perbuatannya. Menurut Pasal 433 KUH Perdata, yang termasuk dalam kelompok ihi ialah setiap orang terpelajar balig cukup akal yang selalu berada dalam keadaan dungu, gila/mata petang, serta boros.
2. Syarat Objektif
Syarat adil ialah syarat terkena objek perjanjian. Syarat adil ada dua, yaitu adanya pekerjaan yang dijanjikan dan lantaran karena yang halal.
#Adanya pekerjaan yang diperjanjikan
Jika pekerjaan yang dijanjikan tidak ada, perjanjian tersebut batal demi hukum.
#Karena lantaran yang halal
Pekerjaan yang diperjanjikan tidak berperihalan dengan ketertiban umum, kesusilaan, dan peraturan perundangu-undangan yang berlaku. Jika pekerjaan berperihalan dengan hal-hal tersebut di atas menyerupai perjanjian jual beli organ tubuh manusia, perjanjian tersebut dianggap batal demi hukum. Keterangan: syarat subjektif dan adil diatur dalam KUH Perdata Pasal 1320
3. Syarat Teknis
Syarat teknis mencakup beberapa aspek dua hal sebagai diberikut.
#Segala hal dan/atau biaya yang diharapkan bagi pelaksanaan pembuatan perjanjian kerja dilaksanakan oleh dan menjadi tanggungjawaban pengusaha.
#Perjanjian kerja dibentuk rangkap dua dan masing-masing mempunyai kekuatan aturan yang sama. Pengusaha dan pekerja masing- masing mendapatkan satu perjanjian kerja.
Menilai Keabsahan Perjanjian Kerja Sama
Dalam perjanjian kerja biasanya perjanjian sudah dibentuk lebih lampau oleh perusahaan, lantaran mustahil perusahaan membuat kesepakatan dengan calon pekerjanya satu persatu. Hal ini akan menghabiskan banyak waktu, tenaga dan biaya. Perusahaan biasanya sudah menyiapkan draft perjanjian kerja dan pekeria diijinkan untuk mempelajari draft tersebut lebih lanjut. Bagaimana keabsahan perjanjian yang dibentuk sepihak tersebut?
Menurut Prof. Dr. Siti Ismijati Jenie, SH. CN., perjanjian di bawah tangan yang dibentuk secara massal dan ketentuan-ketentuan di dalamnya (persyaratan- persyaratannya) serta bentuknya sudah dibakukan secara sepihak oleh pihak yang mempunyai kedudukan ekonomisdan psikologis yang lebih berpengaruh (dalam hal ihi pengusaha) disebut dengan perjanjian baku/standar.
Terdapat dua pendapat dari para pakar terkena perjanjian baku, yaitu yang baiklah dan yang tidak setuju. Menurut Pitlow, perjanjian ini melanggar asas kebebasan berkontrak. Karena persyaratan di dalam perjanjian ditentukan secara sepihak oleh pihak yang secara hemat atau psikologis lebih kuat, sedangkan pihak lawan yang ialah pihak yang secara hemat atau psikologis lebih lemah, terpaksa mendapatkan persyaratan tersebut lantaran terdesak oleh kebutuhannya dan tidak bisa berbuat lain. Jadi, pihak yang ekonomi atau psikologinya lebih lemahlah yang kebebasannya dilanggar. Karena sifatnya yang demikian. berdasarkan Pitlow, perjanjian yang baku disebut dengan dwang contract (kontrak paksaan), sedangkan berdasarkan Asser Rutten, perjanjian standar itu mengikat, lantaran setiap orang yang menanhadirani perjanjian bertanggung balasan pada isi dan apa yang ditanhadiraninya.
Jadi, kalau ada seseorang yang menanhadirani perjanjian baku, tanda tangan itu membangkitkan kepercayaan, bahwa yang bertanda tangan mengetahui dan menghendaki isi perjanjian tersebut. Kaprikornus mustahil seseorang menanhadirani apa yang tidak diketahuinya (Jenie, 2007).
Lalu bagaimana menyikapi hal ini. Menurut Prof. Mariam Darus, motivasi diterimanya perjanjian standar ialah bahwa aturan itu berfungsi untuk melayani masyarakat dan bukan sebaliknya. Jadi, meskipun perjanjian standar berperihalan dengan asas-asas aturan perjanjian dan kesusilaan, dalam praktik, perjanjian ini tumbuh lantaran keadaan menghendakinya dan harus diterima sebagai kenyataan. Iktikad baik inilah yang seharusnya melandasi setiap perjanjian sehingga isi dan perjanjian kerja tersebut bisa mencerminkan keseimbangan antara hak dan kewajiban. Karena itu, dalam pembuatan perjanjian kerja, pengusaha hendaknya membuat dengan kepercayaan baik.
 |
| 3 Syarat Sah Perjanjian Kerja di Indonesia |
Apa yang dimaksud dengan tenaga kerja kontrak?
Tenaga kerja kontrak/tidak tetap/outsourcing (untuk selanjutnya dipakai istilah pekerja kontrak) ialah pekerja yang bekerja berdasarkan perjanjian kerja waktu tertentu (PWKT), yaitu perjanjian kerja antara pengusaha dan pekerja untuk mengadakan korelasi kerja dalam waktu tertentu atau untuk pekerjaan tertentu. PKWT inilah yang mendasari adanya pekerja kontrak. kebalikan dan PKWT ialah perjanjian kerja waktu tidak tertentu (PKWTT), yaitu perjanjian kerja antara pengusaha dan pekerja untuk mengadakan korelasi kerja yang bersifat tetap. PKWTT ialah perjanjian kerja yang menjadi dasar bagi pekerja tetap.
Pada dasarnya terdapat dua jenis perjanjian kerja kontrak, yaitu perjanjian kerja urituk pekerjaan yang diborongkan dan perjanjian kerja untuk pekerja yang diborongkan. DarI sinilah muncul istilah outsourcing (alih daya), yaitu sebuah proses penyerahan pekerjaan kepada pihak ketiga. Menurut UUK, ada dua bentuk outsourcing, yaitu outsourcing pekerjaan dan outsourcing pekerja. Secara harfiah, istilah outcourcirig diartikan sebagai alih daya atau pendelegasian suatu proses bisnis kepada pihak ketiga. Namun, ada juga orang yang beropini bahwa istilah outsourcing ialah untuk pekerjaan yang diborong, sedangkan pekerja kontrak ialah pekerja yang diborong.
Undang-undang dan peraturan pemerintah ihwal tenaga kerja kontrak?
Masalah tenaga kerja diatur dalam Undang-Undang No 13 Tahun 2003 ihwal Ketenagakerjaan (UUK) dan khusus untuk tenaga kontrak atau tenaga kerja dengan perjanjian waktu tertentu atau tenaga outsourcing, Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi mengeluarkan Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor: 100/Men/VI/2004 ihwal Ketentuan Pelaksanaan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (Kepmen PKWT), Kep 220/Men/X/2004 ihwal Syarat-Syarat Penyerahan sebagian Pelaksanaan Pekerjaan kepada Perusahaan Lain, serta Kep 101/Men/VI/2004 ihwal Tata Teknik Perijinan Perusahaan Penyedia Jasa Pekerja/Buruh.
Referensi:
Tanya Jawab Seputar Hak-hak Tenaga Kerja Kontrak karangan Much. Nurachmad ST, M.Hum
Tanya Jawab Seputar Hak-hak Tenaga Kerja Kontrak karangan Much. Nurachmad ST, M.Hum
Demikianlah pembahasan lengkap perihal 3 Syarat Sah Perjanjian Kerja di Indonesia. Semoga bermanfaa!