Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

5 Macam Sistem Ekonomi Terkenal Di Dunia Dan Di Indonesia

INIRUMAHPINTAR - 5 Macam Sistem Ekonomi Populer di Dunia dan di Indonesia - Sebutkan dan jelaskan sistem perokonomian yang ada di dunia dan di Indonesia? Sistem perekonomian melahirkan terobosan-terobosan untuk memecahkan masalah-masalah dasar ekonomi dengan caranya masing-masing. Sistem ekonomi suatu negara mempunyai cara tersendiri dalam menetapkan kebijakan finansial berdasarkan permasalahan ekonomi negaranya. Sistem ekonomi tersebut diklasifikasikan menjadi 5, yaitu sistem ekonomi pasar/bebas (market economy system), sistem ekonomi komando atau terpimpin (command economy system), sistem ekonomi adonan (mixed economy system), sistem ekonomi Pancasila, dan sistem ekonomi syariah. Ke-5 sistem ekonomi tersebut sangat terkenal diberlakukan oleh negara-negara di dunia. Tujuannya semoga seluruh permasalahan ekonomi sanggup terselesaikan. Termasuk Indonesia, sebagai negara yang menganut sistem ekonomi Pancasila dan sistem ekonomi Syariah. Lalu, dari 5 macam sistem ekonomi tersebut, yang mana paling powerful? Mari kita baca dulu hingga tuntas klarifikasi lengkap diberikut ini!

1. Sistem Ekonomi Pasar (Bebas)

Dalam sistem perekonomian pasar keputusan terkena masalah-masalah ekonomi yang utama ialah hasil dan keputusan bebas yang dibentuk oleh produsen dan konsumen perorangan. melaluiataubersamaini kata lain. masalah-masalah ekonomi yang utama tersebut diserahkan kepada pasar. Oleh sebab itu, sistem ibarat ini dikenal sebagai ekonomi pasar bebas atau ekonomi pasar. Jika sistem perekonomian komando ditunjukkan dengan sentralisasi pengambilan keputusan. Dalam sistem ekonomi pasar, keputusan yang bekerjasama dengan problem ekonomi dasar didesentralisasikan, tetapi tetap terkoordinasi. Sebagai alat koordinasi utama ialah perangkat harga yang ditentukan oleh prosedur pasar. Oleh sebab itu. sistem ekonomi pasar sering disebut dengan sistem harga.

Dcngan demikian. dalam sistem perekonomian pasar, produsen dan individu (perseorangan) membuat keputusan-keputusan utama terkena produksi dan konsumsi. Produsen berusaha untuk menghasilkan banyak sekali produk yang sanggup menhadirkan laba sebesar mungkin (menjawaban problem apa). dcngan metode produksi yang seefisien mungkin (menjawaban problem bagaimana). Di pihak lain, individu membuat keputusan tenrang konsumsi, yaitu keputusan yang menyangkut bagaimana individu mcmbelanjakan upah dan pendapatannya (menjawaban problem untuk siapa).

Sistem ekonomi pasar ini pada awalnya dianut negara Amerika Serikat dan sebagian besar negara-negara liberal di dunia, tetapi secara murni, sckarang ini tidak ada satu pun negara yang menganut sistem ekonomi pasar.


2. Sistem Ekonomi Komando (Terpimpin)

Dalam sistem ekonomi komando, sikap ekonomi ditentukan oleh pcmerintah yang mengambil keputusan atas sebagian besar problem ekonomi ihwal apa yang harus diproduksi, bagaimana memproduksinya dan siapa yang mengonsumsinya. Sistem perekonomian komando ditunjukkan dengan sentralisasi pengambilan keputusan. Para pemimpin pemerintahan selaku pengambil keputusan. tersentral biasanya menetapkan planning yang rinci dan kompleks sehingga mempersembahkan komando ekonomi kcpada segenap bawahan dan rakyat. Oleh sebab itu, sistem perekonomian komando disebut juga dengan sistem ekonomi terpimpin dan sistem ekonomi terpola secara sentral.

melaluiataubersamaini demikian. dalam sistem perekonomian komando, pemerintah hampir mempunyai dan menguasai tiruana masukana produksi (tanah atau modal). Di samping itu, pemerintah juga mengatur secara eksklusif operasi tiruana perusahaan di banyak sekali sektor industri. Jadi, negara mcrupakan majikan bagi tiruana angkatan kerja dan memilih bagaimana mereka harus melaksanakan pekerjaannya. Pemerintah memilih juga komposisi barang yang harus diproduksi dan pendistribusiannya kepada tiruana anggota masyarakat. melaluiataubersamaini dernikian, dalam perekonomian komando, pemerintah ialah pemegang pengambilan keputusan secara sentral yang menjawaban masalah-masalah ekonomi utama melalui kepemilikan dan penguasaan atas sumbcr daya ekonomi melalui kekuasaan untuk mengambil dan mcmaksakan keputusan kepada anggota rnasyarakatnya.

3. Sistem Ekonomi Campuran (Mixed)

Kajian ihwal perekonomian pasar, sistem ekonomi komando, dan sistem ekonomi adonan dimaksudkan untuk mempelajari prinsip-prinsip dasar. Dan faktanya di dunia ini, tidak ada satu pun negara yang menerapkan satu sistem perekonomian secara murni. Semua negara, termasuk Indonesia menjalankan perekonomian yang ialah hasil dari kendali sentral dan penentuan pasar dengan sejumlah sikap tradisional. Saat ini tiruana negara menjalankan perekonomian adonan (mixed economy). 

Namun. sistem menjalankannya sangat bermacam-macam bergantung pada perpaduan antara sektor yang satu dan sektor yang lain sehingga ketika membicarakan ekonomi tertentu secbagai ekonomi komando yang dimaksud spesialuntuklah menekankan ke arah prinsip ekonomi terpimpin. Sebaliknya, ketika bicara terkena sistem ekonomi pasar yang dimaksud ialah perpaduannya sangat condong ke arah pengambilan keputusan terdesentralisasi. melaluiataubersamaini demikian, tiruana negara menjalankan sistem perekonomian yang sifatnya berada di antara perekonomian pasar dan perekonomian komando (terpimpin).

Inggris sebagai negara yang mcnjalankan prosedur pasarnva begitu kuat, juga tidak sanggup secara murni menjalankan ekonomi pasar. Demikian juga dengan Amerika. Banyak masyarakat Amerika mendukung campur tangan pemerintah di dalam pasar untuk fasilitas sewa swasta (pengendalian sewa) dan produksi pertanian (dukungan harga dan subsidi). Di samping itu, pemerintah Amerika juga sudah menetapkan seperangkat aturan yang mengatur kchidupan ekonomi, Pengawasan terhadap operasi bisnis, dan problem pencemaran lingkungan. Di Uni Soviet, mantan Presiden Gorbachev melaksanakan pcnataan kembali dan politik keterbukaan. Negara-negara Eropa Timur sudah menetapkan pilihan untuk bergerak ke arah sistem pasar bebas, untuk memecahkan problem ekonominya.

4. Sistem Ekonomi Pancasila

Dua jenis perekonomian yang pernah dilaksanakan di negara Indonesia ialah ekonomi liberal dan ekonomi komando. Setiap jenis perekonomian tersebut mempunyai kekuatan dan kelemahan. Kelemahannya yaitu jenis perekonomian ini terlalu merugikan dan liberal di satu pihak. Kemudian terlalu bersifat komando di pihak lain. Hal ini sudah menyadarkan bangsa lndonesia bahwa sistem ekonomi Pancasila ialah sistem ekonomi yang sesuai dengan kehidupan berbangsa Indonesia pada ketika menyatakan kemerdekaan, benar-benar perlu dilaksanakan secara konsekuen.

Sistem ekonomi Pancasila sebagaimana dikemukakan oleh Mubyarto yaitu sistem ekonomi yang khas (berjati diri) Indonesia yang digali dan dikembangkan berdasarkan kehidupan ekonomi riil (real life economy) rakyat Indonesia. Ekonorni pancasila berpijak pada kombinasi antara gagasan-gagasan normatif dan fakta-fakta empirik yang sudah dirumuskan oleh bangsa Indonesia dalam wujud sila-sila dalam Pancasila, Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, dan pasal-pasal (ekonomi) Undang-Undang Dasar 1945, yaitu pasal 27, 33, dan 34.

Berdasarkan definisi yang dikemukakan di atas, sanggup disimpulkan bahwa sistem ekonomi pancasila ialah sistem ekonomi yang mengacu pada sila-sila Pancasila yang terwujud dalam lima landasan ekonomi, yaitu ekonomi moralistik (ber-Ketuhanan), ekonomi kemanusiaan, nasionalisme ekonomi, demokrasi ekonomi (ekonomi kerakyatan), dan diarahkan untuk mencapai keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. 

Selanjutnya, Boediono dalam bukunya Ekonomi Pancasila yang mengkaji problem pengendalian makro dalam ekonomi Pancasila mengulas bagaimana corak dan cara-cara pengendaliannya. Permasalahan makro di sini dibatasi sebagai permasalahan makro jangka pendek, yaitu inflasi, pengangguran. dan ketimpangan neraca pembayaran.

Boediono mcmulai dcngan menonjolkan 5 ciri dari perekonomian Pancasila yang mempunyai kaitan eksklusif dengan problem ekonomi makro beserta cara pengendaliannya, ke-6 ciri khas tersebut. yaitu sebagai diberikut:
  • Peranan lebih banyak didominasi dan koperasi, bersama dengan perusahaan-perusahaan negara dan perusahaan swasta.
  • Memandang insan secara utuh. "... insan bukan 'economic man’ tetapi juga ‘social and religious man' dan sifat insan yang terakhir ini bisa dilambangkan setaraf dengan sifat yang pertama sebagai motor pencetus acara duniawi (ekonomi).
  • Adanya kehendak sosial yang besar lengan berkuasa ke arah egalitarianisme atau kemerataan sosial.
  • Didiberikannya priontas utama pada pcrciptanya suatu ‘perekonomian nasional yang tangguh. Konsep “Perekonomian nasional” ditafsirkan sebagai pcmupukan ketahanan nasional dan pcmdiberian prioritas utama pada kepentingan nasional untuk mencapai suatu perekonomian yang mandiri, tangguh dan tcrhormat di arena internasional dan yang didasarkan atas solidariras dan harmoni dalam negeri.
  • “Pengendalian pada sistem dcsentralisasi dalam pelaksanaan kegiatan-kegiatan ekonomi, diimbangi dengan perencanaan yang besar lengan berkuasa sebagai pemdiberi arah bagi perkembangan ekonomi dicerminkan dalam keinginan koperasi".
Boediono kemudian menarikdanunik implikasi dari lahirnya ciri tersebut bagi permasalahan dan pengendalian makro dan menyimpulkan antana lain bahwa inflasi masih bisa timbul sebab ciri desentralisasi dan ekonomi Pancasila. Namun tidak sama dengan sistem-sistem lain, dalam sistem ekonomi Pancasila terdapat stabilitas ekonomi yang lebih baik sebab adanya keempat ciri lain tersebut. Dalam ekonorni Pancasila patriotisme dan tindakan-tindakan lain yang biasanya dianggap bukan instrumen kebijakan ckonomi, bisa berperan sangat penting dalam pengendalian makro. Para pelaku ekonomi dalam perekonomian ini lebih responsif cerhadap hal semacam ini dibanding dengan para Pelaku ekonomi dalam perekonomian yang dilandaskan pada materialisme semata-mata.

5. Sistem Ekonomi Syariah

Sistem ekonomi syariah menarikdanunik untuk dikaji sebab diharapkan sanggup memecahkan masalah-masalah yang melanda ekonomi dunia. Kemampuan ekonomi syariah di Indonesia dibuktikan dengan tidak goyahnya Bank Muamalat Indonesia dan lembaga-lembaga keuangan yang berdasarkan pada syariat Islam dalam menghadapi krisis ekonomi pada 1997 hingga sekarang. Dewasa ini, sudah banyak bank umum yang mendirikan bank syariah. Di samping itu. ekonomi syariah sebagai suatu sistem ialah cabang ilmu pengetahuan yang dijiwai oleh fatwa Islam.

Dalam kehidupan ekonomi, sistem ekonomi syariah sanggup dilihat penerapannya, yaitu sebagai diberikut.
  • Islamic Development BanK (IDB) atau Bank Pembangunan Islam yang tidak menerapkan sistem bunga (interest) dan ternyata bisa bersaing dengan bank-bank kapitalis (barat).
  • Bank-bank Islam (Bank Muamalat Indonesia, Bank Perkreditan Rakyat Syariah, dan forum keuangan lain non-bank (pegadaian syariah, dan leasing syariah).
  • Pusat-pusat Perdagangan berdasarkan syariah.

Adapun nilai-nilai dasar ekonomi syariah mcnurut A. M. Saefudin sebagaimana dikutip oleh Muhammad Daud Ali, yaitu sebagai diberikut.

a. Nilai Dasar Pemilikan

Berdasarkan nilai dasar pemilikan nilai-nilai dasar ekonomi syariah meliputi.
  • Pemilikan bukanlah pcnguasaan mutlak atas sumber-sumber ekonomi, tetapi kemampuan untuk memanfaatkannya. Seorang muslim yang tidak memanfaatkan sumber-sumber ekonomi yang diamanatkan Tuhan kepadanya. Misalnya, dengan membiarkan lahan atau sebidang tanah tidak diolah sebagaimana mestinya akan kehilangan hak atas sumber-sumber ekonomi.
  • Lama kepemilikan insan atas suatu benda terbatas pada lamanya insan itu hidup di dunia ini. Jika seorang insan meninggal dunia, harta kekayaannya dibagikan kepada andal warisnya berdasarkan ketentuan yang sudah ditentukan Tuhan.
  • Sumber daya ekonomi yang menyangkut kepentinyan umum atau yang menjadi hajat hidup orang banyak harus menjadi milik umum atau negara atau sekurang-kurangnya dikuasai negara untuk kepentingan umum atau orang banyak.

b. Nilai Dasar Keseimbangan


Keseimbangan ialah nilai dasar yang memengaruhi banyak sekali aspek tingkah laris ekonomi seorang muslim. Asas keseimbangan ini, contohnya terwujud dalam kesederhanaan, hemat, dan menjauhi pemborosan. Nilai dasar keseimbangan ini harus dijaga sebaik-baiknya bukan saja antara kepentingan dnia dan kepentingan alam abadi dalam ekonomi. Namun, keseimbangan antara kepentingan perorangan dan kepentingan umum. Di samping itu, harus juga dipelihara antara hak dan kewajiban.

c. Nilai Dasar Keadilan

Dalam Islam, keadilan ialah titik tolak sekaligus proses dan tujuan tiruana tindakan manusia. Dalam relasi ini perlu dikemukakan sebagai diberikut:
  • Keadilan itu harus diterapkan pada tiruana bidang kehidupan ekonomi. Dalam proses produksi dan konsumsi, misalnya, keadilan harus menjadi alat pengatu efisiensi dan pemberantasan keborosan.
  • Keadilan juga berarti budi mengalokasikan sejumlah hasil acara ekonomi tertentu bagi orang yang tidak bisa memasuki pasar. Misalnya, melalui zakat, infak, dan sedekah (pemdiberian tulus yang dilakukan oleh seseorang kepada orang lain, terutama kepada orang-orang miskin setiap peluang terbuka yang tidak ditentukan baik jenis, jumlah, maupun waktunya).

Adapun nilai-nilai instrumental dalam sistem ekonomi syariah, yaitu sebagai diberikut:

a. Zakat
Zakat ialah salah satu rukun Islam yang ialah kewajiban agama yang dibebankan atas harta kekayaan seseorang berdasarkan aturan tertentu. Zakat ialah masukana komunikasi utama antara insan dan insan lain dalam masyarakat.

b. Kerja Sama Ekonomi
Kerja sama ialah tabiat masyarakat ekonomi berdasarkan fatwa Islam. Kerja sama tersebut harus tercermin dalam segala tingkat acara ekonomi, produksi, distribusi, baik barang maupun jasa. Salah satu bentuk kolaborasi yang sesuai dengan fatwa Islam ialah girad, yaitu kolaborasi antara pemilik modal atau uang dengan pengusaha yang mempunyai keahlian, keterampilan atau tenaga dalam melaksanakan unit-unit ekonomi atau usaha.

Ajaran kolaborasi dalam fatwa ekonomi syariah bertujuan:
  1. menciptakan kolaborasi produktif dalam kehidupan bermasyarakat
  2. meningkatkan kesejahteraan dan mencegah kemiskinan masyarakat
  3. mencegah penindasan ekonomi (distribusi kekayaan) yang tidak merata
  4. melindungi kepentingan golongan ekonomi lemah.

c. Peranan Negara
Peranan negara umumnya pemerintah pada khususnya sangat memilih dalam pelaksanaan nilai-nilai sistem ekonomi syariah. Peranan itu diharapkan dalam aspek hukum, perencanaan, dan pengawasan alokasi dan distribusi.

Referensi Buku: 
Ekonomi & Akuntansi: Mengasah Kemampuan Ekonomi 
karangan Bambang Widjajanta dan Aristanti Widyaningsih

Demikianlah klarifikasi lengkap perihal 5 Macam Sistem Ekonomi Populer di Dunia dan di Indonesia. Selamat berguru dan semoga bermanfaa!